40 trilun rupiah lebih dana yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat. Dana tersebut digunakan sebagai upaya percepatan pembangunan dibidang pendidikan infrastruktur dan  kesehatan.

Menteri perekonomian Hatta Rajasa saat dengar pendapat dengan tim pengawas pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat kemarin menjelaskan untuk mengimplemenatasikan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus telah melakukan berbagai percepatan. Pemerintah juga telah mengubah pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan. Selain itu  pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa inpres guna mempercepat pembangunan infrastuktur diantaranya dengan  lahirnya perpres nomer 40 tahun 2013.

Meski diakui dalam pelaksanaan Otsus masih terjadi penyimpangan namun menurut Hatta Rajasa dalam pelaksanaan Otsus telah membawa perubahan yang baik seperti tambahan alokasi anggaran k/l untuk papua dan papua barat serta lahirnya perpres no 66/2012 tentang unit percepatan pembangunan Papua. Sementara terkait renegoisasi kontrak kerja dengan PT. Freeport timwas Otsus yang dipimpin oleh Priyo Budi Santoso meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keinginan sebagian masyarakat Papua dan Papua Barat untuk memperoleh kepemilikan saham tambang emas tersebut.

 

Jejaring Sosial

Scroll to top