NTB, MATARAM - Perbuatan tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri. Sebagaimana terjadi dalam kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima. Para tersangka, mengaku ditekan penguasa saat itu, sehingga mengeluarkan keputusan Penunjukan Langsung (PL), kemudian paket proyek fisik dibagi menjadi 24 item, hasilnya pun bermasalah.


Itu sedikit pembelaan Agus Wahyudi, SH, tim kuasa hukum tersangka mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Sarjan, Apt, dan PPK proyek Jufri, SH. Kedua tersangka sebagai pejabat penentu alur proyek, tidak bisa berbuat banyak apalagi membantah ketika Walikota saat itu (alm) H.M Nur A. Latif memerintahkan untuk membagi bagi proyek ke 42 rekanan, Tahun 2009.  “Klien kami dalam tekanan saat itu. Sehingga kebijakan PL itu dikeluarkan,” kata Agus.

Buah dari tekanan itu pun, kliennya tak bisa terhindar dari jeratan hukum. Sebab selaku eksekutor persetujuan PL dan kontrak dengan para rekanan. Sebenarnya, tekanan yang dialami kliennya itu bisa jadi materi pembelaan dan diharapkan meringankan hukum di Pengadilan Tipikor nanti.  Namun karena Walikota sudah meninggal dunia, maka itu tidak akan diungkitnya. “Kita lihat saja di persidangan nanti,” terang Agus.

Sementara tim kuasa hukum untuk empat tersangka rekanan, Muhtar M. Saleh cs, memilih menahan diri untuk tidak berkomentar. Mereka menunggu sampai proses persidangan. Yang diupayakan pihaknya saat ini adalah penangguhan penahanan terhadap empat kliennya,

“Walaupun tidak pernah terjadi Kejaksaan menyetujui penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi,  tapi kami sebagai kuasa hukum akan tetap upayakan, surat sudah kami layangkan,” tegasnya.

Jejaring Sosial

Scroll to top